Dalam laporannya, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat covid, keuangan Negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis. “Sesuai perpres 72/2020/APBN tahun 2020 diperkirakan mengalami defisit 6,34% dari PDB atau sekitar 1.039 triliun rupiah”. Jelas Sri dalam laporannya.

Dalam pelaksanaan DIPA dan TKDD 2021, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan akan fokus pada 4 hal, yaitu (1) Penanganan Kesehatan (difokuskan pada vaksinasi Covid-19), (2) Perlindungan Sosial, (3) Pemulihan Ekonomi, dan (4) Reformasi Struktural. Belanja pada APBN 2021, yang mencapai Rp 2.750 triliun dengan dana Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 795,5 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi diberbagai bidang. Ia mengharapkan agar APBD dan APBN dapat dimanfaatkan dengan cermat. “Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat” tegas Jokowi panggilan akrab presiden RI.

Dalam suasana pandemi covid-19, Presiden mengingatkan seluruh pimpinan K/L dan Kepala Daerah untuk menjadikan kecepatan, ketepatan, dan akurasi sebagai karakter dalam pelaksanaan kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. “Kecepatan ketepatan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih kembali,” ujar Jokowi.(VS)