Peningkatan Infrastuktur & Sarpras RW

Dasar dan Pedoman pelaksanaan Infrastruktur :

  1. Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 ttg Pelaku Pengadaan Barang_Jasa
  2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
  3. Keppres Nomor 13 Tahun 2019
  4. Perwal Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bersumber dari Dana DAU Tambahan
  5. Permendagri No 130 Th 2018 = DAU
  6. kamus usulan kegiatan Musrenbang 2020 form1.1=cetak 30 okt (open)
  7. Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Kelurahan
  8. Perwal 111 Tahun 2019 ttg Anggaran Belanja Kelurahan

Perwal Menu DAU

==================================================================================================================================================

4 TIPE SWAKELOLA :

Swakelola dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang penyelenggaran pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.

Dengan terbitnya Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru, maka proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan akan mengalami perubahan guna mencapai tujuan pengadaan yang lebih baik. Salah satunya adalah metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola yang sebelumnya terdiri dari 3 tipe menjadi 4 tipe swakelola dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Swakelola PBJ sendiri adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres No. 16 Tahun 2018 ini dikenal dengan 4 tipe swakelola. Berikut info grafis uraiannya ;

Keterangan :

Swakelola Type 1.

Dipilih apabila pekerjaan yang akan diswakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan. Contoh; Dinas Binamarga melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan, Kementrian Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan bagi bidan desa, dsb.
Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 ini, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:

  1. PA (Pengguna Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
  2. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
  3.  Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini

Swakelola Type 2.

Dipilih apabila K/L/PD memiliki pekerjaan yang bertugas sebagai penanggung jawab, namun secara keahlian/kompetensi teknis diberikan kepada pelaksana dalam hal ini institusi di luar K/L/PD tersebut. Contoh; Bappeda bekerjasama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk pekerjaan Kota Malang dalam Angka (BPS lebih ahli dalam masalah angka), Kajian pengembangan Wisata Agro di kota Malang dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB lebih ahli tentang pertanian/agro dari pada dinas pertanian atau pariwisata), dsb.

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan:

  1. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
  2. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.

Swakelola Type 3 .

Tipe ketiga ini yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll. Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari swakelola tipe 4. Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).

Swakelola Type 4.

Dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh: Perbaikan Saluran Air di desa, Pemeliharaa Jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya.

Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

=================================================================================================================================================

Kelengkapan Administrasi Pokmas :

  1. contoh NASKAH KONTRAK SWAKELOLA
  2. contoh NASKAH MoU SWAKELOLA
  3. Contoh = AD ART POKMAS

===============================================

RAKOR INFRASTRUKTUR 2019

TAHUN 2019

Rencana kegiatan Infrastruktur Sarpras di wilayah Kelurahan Purwantoro Tahun 2019

=============================================================================================================

Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2019 :

  • Pengadaan Soundsystem Lengkap untuk 2 RW (RW.05, RW.11) secara simbolis diterima oleh Ketua RW.11

Belanja Bibit Tanaman dan Paving

Pengerukan Sungai

======================================================================================

Tahun 2020

=============================

Pencairan Tahap I :

Pengadaan 36 Unit Gerobak untuk 24 RW

Rencana Tahap 2 (bulan September -Nopember 2020)

Ada 22 Kegiatan dan 10 Biofil dari DAU

Semoga bermanfaat –