Kumpulan Peraturan & Kebijakan

Kumpulan Perda, Kebijakan sebagai dasar kegiatan di Kelurahan :

  1. PERWAL 42-2019 SBU TAHUN 2020 tentang Standar Teknis Biaya Umum Tahun 2020
  2. KOTA_MALANG_2_2012=perda keteritban umum
  3. Permendagri-No.19-tahun-2016-Pengelolaan-Brg-Milik-Daerah
  4. Kecamatan Blimbing Dalam Angka 2017
  5. Perwal 6 tahun 2018 = Dasar dana hibah Pemberdayaan Kel
  6. hspk-kota malang 2017
  7. Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Kelurahan
  8. Perda Prsasrana sarana dan Fasum
  9. PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
  10. PP 55 2007 Pendidikan Keagamaan (dasar Pemberian Insentif Tenagan Pendidik keagamaan)

  11. Perda ttg Pembentukan LPMK
  12. Perda tertibum dan Lingkungan
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 = Pengadaan Barang JAsa new
  14. SE 4171 Tahun 2018 (Pelaks Musrenbang)
  15. monografi Purwantoro JANUARI – JUNI 2019
  16. SKKumuhKotaMlg2015
  17. reformasi-birokrasi_PERPRES-NOMOR-81-TAHUN-2010-TENTANG-GRAND-DESIGN-REFORMASI-BIROKRASI-2010-2025
  18. PP-Nomor-30-Tahun-2019-Penilaian-Kinerja-PNS-infoASN.id__1
  19. Perwal Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bersumber dari Dana DAU Tambahan
  20. E-kel-1.0 (Buku Pintar Suradi Kelurahan)
  21. Permendagri No.18 TH 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

==============================================================================

Produk Kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan dan Anggaran :

  1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
  2. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2019
  3. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 38 TAHUN 2018 PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2019
  4. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2019
  5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  6. paparan PP No 17-2018 dan Permendagri 130-2018 ttg Pengelolaan anggaran Kelurahan
  7. Salinan Perwal Perubahan Sistem dan Kebijakan Akutansi
  8. Lamp I Perwal 33 2017 Sistem Kebijakan Akuntansi Salinan
  9. Lamp II Perwal 33 2017 Sistem Kebijakan Akuntansi Salinan
  10. sosialisasi_perpresL720
  11. Sosialisasi-Perwal-46-Tahun-2019
  12. ASB-analisa-standar-Belanja
  13. SE 373 Tahun 2020 – Tentang Pedoman Penyempurnaan Ranwal Renja PD 2021

    =============================================================================HTTP://BKD.MALANGKOTA.GO.ID/IMAGES/SAKIP/FORM_PIP_TAHUN_2019.XLS

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2020

  1. PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2019 (open)
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
    TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
  2. PENATAAN KELEMBAGAAN SO OPD 2020 (open)
  3. TUSI KECAMATAN FIX 2020 (open)

================================================================================

REKAPITULASI SK LURAH PURWANTORO

================================================================================

PERATURAN PENDIDIKAN

UNDANG-UNDANG

  1. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya (situs asli)
  2. 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya (situs asli)
  3. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (situs asli)
  4. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (situs asli)
  5. 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (situs asli)
  6. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
    Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP(situs asli),
    Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.
  7. 36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan danPenjelasannya (situs asli); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.
  8. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (situs asli)
  9. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah (Penjelasannya)
  10. 28 Tahun 2004: Perubahan atasUU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (situs asli)
  11. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
  12. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)
  13. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (situs asli)
  14. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
  15. 19 Tahun 2002: hak cipta (situs asli)
  16. 16 Tahun 2001: Yayasan (situs asli)
  17. UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf,situs asli), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
  18. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (situs asli)
  19. 7 Tahun 1983: Pajak Penghasilan (situs asli)
  20. 1 Tahun 1974: Perkawinan (situs asli)
  21. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (situs asli)

 

PERATURAN PEMERINTAH

  1. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; pengganti PP No.10 Tahun 1979. (situs asli)
  2. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)
  3. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (situs asli)
  4. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (situs asli)
  5. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (situs asli)
  6. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia besertaLampiran I s/d V (situs asli)
  7. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia besertaLampiran I s/d V (situs asli)
  8. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya besertaLampiran I s/d VIII (situs asli)
  9. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (situs asli)
  10. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (situs asli)
  11. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atasPP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (situs asli)
  12. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (situs asli)
  13. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (situs asli)
  14. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atasPP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (situs asli)
  15. 90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – RKAK/L(situs asli)
  16. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli).Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (situs asli)
  17. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (situs asli: PP danPenjelasannya)
  18. 59 tahun 2010: Perubahan atasPP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
  19. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (situs asli)
  20. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
    Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan PelaksanaanPP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
  21. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  22. 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
  23. 25 Tahun 2010(Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs asli)
  24. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya.
  25. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (situs asli)
  26. 38 Tahun 2009tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (situs asli).
  27. 37 Tahun 2009: dosen (146KB pdf,62KB doc/zip)
  28. 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (situs asli)
  29. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (situs asli)
  30. 48 Tahun 2008: pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
  31. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadapKeppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) – situs asli
  32. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahas tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) –situs asli.
  33. 47 Tahun 2005: perubahan atasPP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
  34. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  35. 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
  36. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum –format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
  37. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi
  38. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
  39. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti denganPP 80 Tahun 2010 )
  40. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  41. 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS – (situs asli)
  42. 45 Tahun 1990: perubahan terhadapPP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
  43. 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
  44. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti denganPP No. 53 Tahun 2010) (situs asli)
  45. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (situs asli)
  46. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (situs asli). Peraturan ini telah diganti oleh PP No.46 Tahun 2011.
  47. 7 Tahun 1977: penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh dilokasi 1lokasi 2)
  48. 9 Tahun 1975: Peraturan PelaksanaanUU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (situs asli)
  49. Salinan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Setda dan Kepala PD untuk Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian

PERATURAN KEPEGAWAIAN ASN

  1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  (Download disini)
  2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil  (Download disini)
  3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  (Download disini)
  4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil  (Download disini)
  5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Download disini)
  6. KEPMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Izin Belajar Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  (Download disini)
  7. PERMENPAN DAN RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah  (Download disini)
  8. PERKA BKN Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara  (Download disini)
  9. PERMENPAN DAN RB Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah  (Download disini)
  10. PERMENPAN DAN RB Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing  (Download disini)
  11. SE Menpan dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar  (Download disini)
  12. Perka BKN Nomer 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS (Download disini)
  13. Perwal Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (Download disini)
  14. Perwal Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Kerja, dan Presensi Elektronik (Download disini)

=========================================================================================================================

INFORMASI PERENCANAAN KOTA MALANG

=========================================================================================================================

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

  1. 50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud
  2. 48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
  3. 38 Tahun 2011: Perubahan atasPermendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 0102)
  4. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan,situs asli)
  5. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (situs asli)
  6. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (situs asli)
  7. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
  8. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  9. 3 Tahun 2011(lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (situs asli dan lampirannya)
  10. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
  11. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (situs asli)
  12. 44 Tahun 2010: Perubahan atasPermendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (situs asli)
  13. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  14. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  15. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (situs asli)
  16. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  17. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (situs asli)
  18. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
  19. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (situs asli)
  20. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (situs asli)
  21. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
  22. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  23. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
  24. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (situs asli)
  25. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
  26. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  27. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  28. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli).Versi scan (situs asli)
  29. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli)
  30. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
  31. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  32. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
  33. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  34. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)
  35. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (situs asli)
  36. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus (situs asli)
  37. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (situs asli)
  38. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  39. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas,Lampiran ILampiran II,Lampiran IIILampiran IVLampiran VLampiran VI).
  40. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  41. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  42. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (situs asli)
  43. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (situs asli)
  44. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (situs asli)
  45. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  46. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (situs asli)
  47. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (situs asli)
  48. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
  49. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (situs asli)
  50. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)
  51. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (situs asli)
  52. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
  53. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (situs asli)
  54. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
  55. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
  56. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
  57. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
  58. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas47 Tahun 2009)
  59. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  60. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (situs asli)
  61. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas47 Tahun 2009)
  62. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
  63. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no264/U/1999)
  64. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (situs asli)
  65. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
  66. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  67. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
  68. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
  69. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
  70. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No.09 Tahun 2008) (mirror)
  71. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  72. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
  73. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
  74. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

SURAT KEPUTUSAN DIKNAS

——————————–                 ===           ———————————